PEMBANGUNAN
DAN PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT
Oleh: Mawan Hertanto, S.Sos
Pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat telah melaksanakan berbagai
program dan kegiatan yang diharapkan mampu mewujudkan kehidupan yang lebih
baik. Kehidupan masyarakat yang ingin ditingkatkan tidak hanya dari sisi kehidupan ekonomi namun
juga dari berbagai sisi kehidupan termasuk
sisi pembangunan manusia. Pembangunan
manusia merupakan pembangunan yang terfokus pada peningkatkan sikap mental
masyarakat yang diharapkan akan tercipta paradigma yang mampu menjadi
daya dorong bagi peningkatan kualitas lingkungan yang lebih baik dari sisi ekonomi, sosial dan
disegala aspek kehidupan.
Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri ( PNPM-Mandiri ) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007
sebagai program yang memayungi berbagai
kegiatan pemberdayaan masyarakat dari berbagai instansi, kementerian dan dinas
telah banyak memberikan warna dalam kehidupan pemberdayaan di masyarakat. Pemberdayaan
masyarakat itu memiliki pengertian yang beragam, secara umum pemberdayaan merupakan kegiatan meningkatkan kemampuan atau
mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik secara potensi individu ( internal )
maupun potensi di luar individu ( external ) dalam rangka agar masyarakat mampu
untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang dihadapi dari sisi ekonomi,
sosial dan lingkungan. Kita ketahui bersama bahwa sebelum adanya PNPM Mandiri
telah banyak program yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat seperti Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ( P2KP ).
Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
tidak terlepas dari prinsip-prinsip kemasyarakatan yang ada yaitu keterbukaan, partisipatif,
demokrasi dan pertanggugjawaban sosial yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan
yang bersifat universal seperti kejujuran, keadilan, kepedulian dan kerelawanan
. hal tersebut diharapkan akan memperkuat kapasitas masyarakat itu.
Kapasitas masyarakat mempunyai
pengertian yang beragam dari sudut pandang akademisi maupun praktisi. Kalau
kita analogikan secara sederhana terkait dengan peningkatan kapasitas
masyarakat yaitu seperti mobil truk yang memiliki daya angkut 4 ton akan di
tingkatkan daya angkut menjadi 10 ton, berarti harus ada perubahan bentuk
maupun struktur mobil truk tersebut baik dari sisi per, roda, jenis besi ,
ketebalan besi bahkan siapa yang pengemudi dan jenis rem. Begitu juga dengan
konteks peningkatan kapasitas masyarakat dalam program PNPM Mandiri Perkotaan,
hal ini berarti perlu adanya peningkatan kapasitas dari organisasi masyarakat
atau perkumpulan masyarakat seperti BKM dalam menjalankan program kegiatan
penanggulangan kemiskinan.
Oleh karena dalam rangka peningkatan kapasitas
kelembagaan perlu adanya peningkatan
pengetahuan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia maupun kelengkapan
organisasi yang lebih baik dan memiliki sumberdaya manusia yang berkompeten.
Selain itu karena permasalahan kemiskinan yang sangat kompleks maka dibutuhkan
sumberdana yang mencukupi dan konsep yang mudah dilaksanakan oleh penerima
manfaat, dengan demikian untuk mencari
maupun menciptakan sumberdaya keuangan yang lainnya merupakan salah satu upaya
dari peningkatan kapasitas kelembagaan ataupun kapasitas masyarakat.
Adapun out put yang ingin dicapai maupun out came dalam
kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat tidak hanya dari bertambahanya
pengetahuan dan ketrampilan serta kelengkapan infrastruktur organisasi saja
tetapi ada hasil ( nilai tambah ) yang mampu bermanfaat langsung bagi warga miskin
dan mampu menjamin keberlangsungan/keberlanjutan dalam melindungi dan memenuhi
kebutuhan warga miskin seperti antara lain penjaminan kesehatan dan pendidikan
, terciptanya lapangan pekerjaan bagi para pengangguran, peningkatan pendapatan
warga miskin serta terciptanya penguatan nilai-nilai kepedulian, kebersamaan
dalam meningkatkan kesejahteraan warga miskin .
Meningkatnya kapasitas kelembagaan
dan kapasitas masyarakat diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan baik dari
sisi jumlah warga miskin antara lain dari kondisi lingkungan yaitu menurunnya rumah
tidak layak huni, terciptanya sanitasi
yang lebih baik di permukiman warga miskin, pengangguran berkurang, pendapatan
warga miskin bertambah serta terjaminnya keberlanjutan pemenuhan kebutuhan sosial
warga miskin ( pendidikan, kesehatan, ketrampilan, pemenuhan kebutuhan air
bersih, kesempatan berusaha dan bekerja ).
Oleh karena itu upaya mengurangi
beban warga miskin dan meningkatkan pendapatan warga miskin menjadi focus strategi penanggulangan kemiskinan dan upaya
ini terus perlu ditingkatkan. Upaya lain
yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan kemitraan yang positif dari
Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintah Desa/Kelurahan , Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), Dinas-dinas terkait, LSM, Perguruan Tinggi , Pengusaha
dan kelompok peduli termasuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) . Optimalisasi
pelaksanaan peran dan fungsi dari masing-masing organisasi yang ada akan
memberikan hasil yang lebih baik dalam pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan
kemiskinan.
Dengan demikian peran dan fungsi dari Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sangat penting dalam rangka percepatan
penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi kegiatan koordinasi dan evaluasi
serta dukungan kebijakan penganggaran yang pro poor.
