PROGRAM KOTAKU: MEWUJUDKAN PERMUKIMAN BERKUALITAS
Ditulis oleh : Mawan Hertanto
M News : Permukiman kumuh merupakan salah satu
permasalahan lingkungan yang menyebabakan pola kehidupan masyarakat menjadi
tidak sehat dilihat dari beberapa aspek antara lain limbah rumah tangga yang tidak
terkelola dengan baik, pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan. Aspek
kekumuhan permukiman juga dapat muncul dari
jumlah penduduk yang padat dilingkungan
wilayah yang tidak luas dengan segala prasarana lingkungan yang kurang lengkap. Pada
tahun 2018 Kabupaten Banjarnegara melaksanakan Program Tanpa Kumuh yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman agar lingkungan permukiman
menjadi sehat, produktif serta lestari secara berkelanjutan.
Ada 6 Kelurahan di
Kecamatan Banjarnegara mendapatkan Bantuan Dana Investasi (BDI) yang difokuskan
untuk menyelesaikan 7
aspek kumuh yaitu terkait kondisi kualitas bangunan, pemenuhan kebutuhan air
minum, pengelolaan limbah rumah tangga, persampahan, aksebilitas dan kualitas jalan, kualitas drainase dan penyediaan prasarana sarana proteksi
kebakaran. Diharapkan pada akhir tahun 2019 kondisi lingkungan kumuh menjadi 0%.
Dengan berbagai intervensi kegiatan dari Program Kota Tanpa Kumuh memberikan
dampak pengurangan kumuh dibeberapa aspek. Berikut ini kondisi prosentase kumuh
di beberapa Kelurahan Wangon Kec.Banjarnegara dampingan tim fasilitator Kotaku 3304-02.
GRAFIK CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH
KELURAHAN WANGON
|
|||
PROGRAM TANPA KUMUH (KOTAKU)
|
|||
ASPEK KUMUH
|
|||
NO
|
KRETERIA
KUMUH
|
2016
|
2017
|
1
|
Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan
|
48%
|
26%
|
2
|
Bangunan Hunian Memiliki Luas
lantai < 7,2 m2/org
|
3%
|
3%
|
3
|
Bangunan Aladin Tidak Sesuai
Persyaratan Teknis
|
16%
|
15%
|
4
|
Permukiman Tidak Terlayani Jaringan
Jalan memadai
|
41%
|
7%
|
5
|
Jaringan jalan permukiman
berkualitas buruk
|
62%
|
33%
|
6
|
Permukiman terjadi genangan air
|
0%
|
0%
|
7
|
Jaringan drainase permukiman
kualitas buruk
|
58%
|
27%
|
8
|
Bangunan hunian permukiman tidak
terlayani jaringan air bersih Perpipaan non perpipaan
|
43%
|
38%
|
9
|
Masyarakat tidak terpenuhi
kebutuhan air minum minimal 60L/org/hari
|
46%
|
43%
|
10
|
Bangunan tidak memiliki akses
jamban/MCK komunal
|
16%
|
0%
|
11
|
Kloset tidak terhubung dengan
septictank
|
34%
|
0%
|
12
|
Saluran Limbah Rumah Tangga
bercampur dengan drainase lingkungan
|
86%
|
16%
|
13
|
Sampah domestik diangkun < 2 x
seminggu
|
60%
|
70%
|
14
|
Kawasan tidak memiliki prsarana
proteksi kebakaran
|
100%
|
29%
|
Sumber : Pemutakhiran Baseline
100-0-100 ; 2017
|