By
Tim Studi bekerjasama dengan Tim World Bank
Indonesia
telah menunjukkan peningkatan substansial dalam indikator ekonomi dan sosial
selama satu dekade terakhir, disertai dengan pengurangan kemiskinan secara
bertahap di wilayah perkotaan dan perdesaan. Meskipun pencapaian ini
mengesankan, 13 persen penduduk masih hidup dalam kemiskinan, dan 40 persen
rumah tangga lainnya hidup sedikit di atas garis kemiskinan dan rentan untuk
jatuh ke dalam kemiskinan. Di perkotaan, sekitar 18 persen penduduk hidup
miskin atau hampir miskin, dimana angka tersebut mewakili sekitar 20 juta
orang. Sejalan dengan urbanisasi yang semakin meningkat, jumlah ini kemungkinan
besar akan bertambah sehingga akan melampaui kemiskinan perdesaan di tahun
2020.
Masyarakat
miskin perkotaan di Indonesia mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan negara
lain – mereka cenderung memiliki tingkat pendidikan rendah, bekerja di sektor
informal dengan upah rendah, hidup di permukiman berkualitas rendah, kurang
memiliki jaminan pekerjaan, dan mempunyai akses yang lebih rendah terhadap
layanan dasar dibandingkan mereka yang tidak miskin. Sub kelompok masyarakat
miskin perkotaan yang sangat rentan meliputi pendatang baru di perkotaan,
tenaga kerja anak, anak jalanan, dan mereka yang hidup di permukiman informal.
Secara wilayah, dua pertiga masyarakat miskin perkotaan hidup di Jawa, walaupun
tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara jauh lebih tinggi.
Kelompok
terfokus yang mengambil sampel masyarakat miskin perkotaan di seluruh Indonesia
mengidentifikasi sejumlah tantangan kunci bagi mereka. Tantangan yang paling
sering disebutkan adalah penghasilan yang tidak memadai, kesulitan mendapatkan
pekerjaan, dan biaya sekolah. Tema lain yang muncul adalah kurangnya
infrastruktur dan modal.
Pemerintah
Indonesia mempunyai strategi penanggulangan kemiskinan yang komprehensif,
dengan sejumlah program bantuan sosial , program pemberdayaan berbasis
masyarakat PNPM di wilayah perdesaan dan perkotaan. Program-program bantuan
sosial yang utama meliputi subsidi beras Raskin, program asuransi kesehatan
Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mereka yang sangat miskin, dan
Beasiswa untuk Siswa Miskin (BSM). Keseluruhan paket program yang menyasar
masyarakat miskin perkotaan tersebut mencakup sebagian besar kebutuhan dasar,
meski terdapat permasalahan substansial terkait rancangan program, efisiensi,
dan kualitas pelayanan yang dilaksanakan, yang muncul dari studi ini dan
studi-studi lainnya, terutama untuk program Raskin dan Jamkesmas. Terkait
sasaran, terdapat banyak peluang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi
kebocoran kepada masyarakat yang tidak miskin.
Terdapat
pula masalah kurangnya cakupan bagi masyarakat miskin perkotaan, terutama
mereka yang tinggal di permukiman informal, yang mungkin adalah kelompok
termiskin, namun tidak memenuhi syarat untuk menerima manfaat tertentu dari
Pemerintah Indonesia.
Program
PNPM-Perkotaan beroperasi di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia, dengan
tujuannya secara umum meningkatkan tata kepemerintahan lokal dan penyediaan
pelayanan. Mayoritas sumber daya digunakan untuk peningkatan infrastruktur
skala kecil di tingkat masyarakat. Program tersebut, yang dievaluasi secara
mendalam dalam catatan kebijakan lainnya, Indonesia, Evaluation of the Urban
CDD Program, PNPM-Urban/Indonesia, Evaluasi Program CDD Perkotaan, PNPM-Perkotaan
(World Bank, 2012), dinyatakan sebagai pendekatan yang efektif untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dan untuk mengatasi masalah infrastruktur
dasar di tingkat masyarakat. Pengkajian independen mengenai kualitas
infrastruktur menunjukkan tingginya hal tersebut, sementara organisasi
masyarakat dianggap telah bekerja dengan baik secara independen di luar program
dan struktur Pemerintah.
Evaluasi tersebut juga mengidentifikasi sejumlah
bidang program yang dapat diperkuat untuk semakin meningkatkan efisiensi dan
dampak. Bidang- bidang tersebut meliputi upaya untuk memperkuat kegiatan proyek
untuk kegiatan sosial dan ekonomi yang dapat menimbulkan dampak lebih besar
terhadap kesejahteraan rumah tangga, menjamin partisipasi lebih tinggi dari
perempuan dan kelompok termiskin di masyarakat, memperkuat lebih jauh
pembangunan kapasitas untuk fasilitator, peningkatan SIM, dan penyelarasan
program secara lebih sistematik dengan proses penganggaran pemerintah daerah.
Terdapat pula banyak peluang untuk memperluas peran PNPM dalam konteks urbanisasi.
1.
PRIORITAS KEBIJAKAN
Berdasarkan
analisis kemiskinan perkotaan dan kajian terhadap program-program utama serta
studi terbaru yang dilaksanakan oleh Bank Dunia tentang urbanisasi dan bantuan
sosial, sejumlah prioritas kebijakan muncul dari strategi penanggulangan
kemiskinan perkotaan, terutama mengingat jumlah masyarakat miskin di perkotaan
yang semakin bertambah.
Prioritas kebijakan tersebut dapat
dikategorikan menjadi dua bidang umum, yaitu: kebijakan ekonomi dan urbanisasi;
serta kebijakan sosial. Keduanya konsisten dilakasanakan dengan bukti dukungan global
tentang strategi penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan jumlah warga miskin.
Sejalan dengan urbanisasi di Indonesia, pengelolaan secara proaktif proses
urbanisasi tersebut dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang
dan mengurangi kemiskinan.
Kebijakan
yang mendorong struktur tata ruang perkotaan yang efisien, perencanaan penggunaan
lahan berkelanjutan, investasi pada infrastruktur yang paling penting, dan
penyediaan layanan dasar, termasuk bagi mereka yang tinggal di permukiman
informal, akan mendorong pertumbuhan dan pada akhirnya berkontribusi terhadap
penanggulangan kemiskinan. Secara bersamaan, program bantuan social dibutuhkan
untuk membantu rumah-rumah tangga miskin menghindari kesengsaraan dan
mengurangi kemungkinan jatuhnya rumah-rumah tangga rentan ke dalam kemiskinan.
Kebijakan tersebut sangat mungkin dilaksanakan mengingat keberhasilan yang
telah dicapai Indonesia hingga saat ini. Namun, hal tersebut membutuhkan sikap
proaktif dalam menyiapkan transisi perkotaan yang efektif.
Sumber : document.worldbank.org
Editor and reuploaded : Mawan Hertanto,S.Sos ( Fasilitator Community
Development )
Provinsi Jawa Tengah
No comments:
Post a Comment